100 Hari Pemerintahan Trump: Masa Jabatan Kedua Yang Lebih Otoriter

bcouleur.com, 26 APRIL 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Sejak kembali ke Gedung Putih pada akhir Januari 2025 sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump telah menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang jauh lebih tegas dan terfokus dibandingkan masa jabatan pertamanya (2017–2021). Dalam 100 hari pertama pemerintahan keduanya, Trump memperkuat kontrol atas kekuasaan eksekutif, mendorong batas-batas otoritas presidensial hingga mendekati otoritarianisme, dan memicu kekhawatiran di kalangan pengamat politik tentang kesehatan demokrasi Amerika. Artikel ini menguraikan langkah-langkah utama yang diambil Trump, dampaknya terhadap politik domestik dan luar negeri, serta analisis dari para ahli tentang karakter otoriter yang semakin kentara dalam kepemimpinannya.

Daftar Isi

Konsolidasi Kekuasaan Eksekutif

Dalam 100 hari pertama, Trump menunjukkan ambisi yang jelas untuk memperkuat otoritas pribadinya. Berbeda dengan masa jabatan pertamanya yang sering kali diwarnai kekacauan internal dan konflik dengan pejabat pemerintah, pemerintahan kedua ini ditandai dengan loyalitas mutlak dari timnya. Trump merekrut individu yang sepenuhnya mendukung visi “Make America Great Again” (MAGA), memastikan tidak ada perlawanan internal terhadap kebijakannya. Menurut laporan Reuters, proses seleksi staf melibatkan pemeriksaan forensik terhadap rekam jejak kandidat untuk memastikan kesetiaan mereka kepada Trump, baik dalam kebijakan maupun karakter pribadinya.

Trump juga memanfaatkan perintah eksekutif secara intensif, menandatangani puluhan keputusan dalam waktu singkat. Perintah-perintah ini mencakup berbagai isu, mulai dari deportasi massal imigran ilegal hingga pembatalan kebijakan era Biden terkait isu sosial, seperti regulasi transgender di sekolah. Pendekatan ini, yang menyerupai “acara realitas” di Ruang Oval, memungkinkan Trump untuk langsung berkomunikasi dengan publik dan memperkuat citra kepemimpinannya. Namun, seperti yang diungkapkan oleh sejarawan politik Matt Dallek dari Universitas George Washington, tindakan-tindakan ini merupakan “serangan berkelanjutan terhadap fondasi demokrasi Amerika” yang belum pernah terjadi di era modern.

Salah satu langkah kontroversial adalah upaya Trump untuk membongkar struktur pemerintahan federal. Ia menargetkan apa yang disebutnya sebagai “negara dalam negara” (deep state), yaitu birokrasi federal yang dianggap didominasi oleh kelompok liberal. Rencana ini mencakup pemecatan ribuan pegawai federal yang dianggap tidak sejalan dengan agendanya, sebuah langkah yang memicu kritik dari Partai Demokrat. Juru bicara Komite Nasional Demokrat, Alex Floyd, menyatakan bahwa fokus pada loyalitas alih-alih keahlian dapat merugikan kepentingan publik.

Kebijakan Domestik: Deportasi dan Tarif Perdagangan

Dua kebijakan domestik utama yang menjadi sorotan dalam 100 hari pertama adalah deportasi massal imigran ilegal dan penerapan tarif perdagangan yang agresif. Trump telah lama menjadikan imigrasi sebagai isu sentral dalam kampanyenya. Pada hari pertama menjabat, ia menandatangani perintah eksekutif untuk memulai deportasi massal, dengan target mendeportasi hingga 1 juta imigran tanpa dokumen per tahun. Untuk melaksanakan rencana ini, Trump mengandalkan UU Musuh Asing tahun 1798, yang memungkinkan presiden mendeportasi warga negara asing dari negara yang dianggap sebagai ancaman. Garda Nasional juga dikerahkan untuk mendukung operasi ini, dengan gubernur dari Partai Republik diminta mengirim pasukan ke negara bagian yang tidak berpartisipasi.

Di bidang ekonomi, Trump meluncurkan kebijakan tarif yang disebut sebagai “tarif resiprokal” pada 2 April 2025, yang menargetkan lebih dari 60 negara. Tarif ini mencakup tarif minimum 10% untuk semua impor AS dan tarif tambahan hingga 145% untuk barang dari Tiongkok. Kebijakan ini memicu reaksi keras, termasuk gugatan dari 13 negara bagian AS yang menilai tarif tersebut melanggar hukum dan mengacaukan perekonomian. Pasar saham AS mengalami kerugian sebesar $6,4 triliun dalam dua hari pada 3–4 April 2025, menandai penurunan nilai terbesar dalam sejarah. Meskipun sebagian tarif ditunda selama 90 hari untuk negara selain Tiongkok, dampaknya tetap mengguncang perekonomian global.

Kebijakan tarif ini mencerminkan pendekatan merkantilisme agresif yang telah menjadi ciri Trump sejak era pengusaha properti pada 1980-an. Dalam surat terbuka yang diterbitkan pada 1987, Trump menyerukan agar biaya pertahanan AS ditanggung oleh sekutu seperti Jepang dan Arab Saudi, sebuah prinsip yang kini diterjemahkan dalam kebijakan perdagangannya. Namun, para ekonom, termasuk 23 penerima Hadiah Nobel, memperingatkan bahwa tarif ini akan meningkatkan harga, memperbesar defisit, dan memperburuk ketimpangan ekonomi.

Kebijakan Luar Negeri: Isolasionisme dan Ketegangan Global

Di panggung internasional, pemerintahan Trump 2.0 mengguncang tatanan global yang telah mapan. Dengan mengusung kembali doktrin “America First,” Trump mengurangi komitmen AS terhadap aliansi tradisional dan lembaga multilateral. Ia menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perjanjian Iklim Paris untuk kedua kalinya, mengritik keduanya sebagai beban finansial dan pengaruh politik asing. Trump juga mengurangi lebih dari 80% bantuan luar negeri AS dan memangkas staf diplomatik di Afrika, sebuah langkah yang dikritik sebagai pengabaian terhadap kepentingan global.

Salah satu dampak paling signifikan adalah perubahan sikap AS terhadap Ukraina dan Rusia. Trump mengurangi dukungan militer untuk Ukraina, memicu kekhawatiran di Eropa bahwa AS tidak lagi dapat diandalkan sebagai sekutu. Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa “dunia bebas membutuhkan pemimpin baru” sebagai respons terhadap sikap Trump. Sementara itu, hubungan dengan Rusia tampak menghangat, dengan Trump menyatakan keinginannya untuk menjalin kesepakatan transaksional dengan Presiden Vladimir Putin.

Di Indo-Pasifik, Trump memperkuat posisi militer AS untuk melawan ekspansi Tiongkok, namun pendekatan kerasnya meningkatkan risiko konflik terbuka. Ia juga mengusulkan ekspansi teritorial yang kontroversial, seperti menjadikan Kanada sebagai “negara bagian ke-51” dan menguasai Terusan Panama serta Greenland. Pernyataan-pernyataan ini, meskipun sebagian dianggap sebagai retorika, memicu ketegangan dengan sekutu dan lawan.

Ahli sejarah kebijakan luar negeri AS dari Universitas Virginia, Melvyn Leffler, menyebut pendekatan Trump sebagai kembalinya “Darwinisme sosial abad ke-19,” di mana hanya negara terkuat yang bertahan. Leffler menegaskan bahwa Trump tidak mempercayai konsep saling ketergantungan atau nilai bersama, bahkan dengan sekutu terdekat AS. Kebijakan ini mempercepat pergeseran menuju tatanan dunia multipolar, dengan Eropa dan Asia mulai mencari aliansi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada AS.

Karakter Otoriter: Analisis dan Kekhawatiran

Para pengamat politik mencatat bahwa pemerintahan Trump 2.0 jauh lebih otoriter dibandingkan periode 2017–2021. Matt Dallek menyebut Trump 2.0 sebagai “versi yang lebih terorganisir dan berkuasa” dibandingkan Trump 1.0, yang cenderung kacau dan terpecah oleh konflik internal. Fokus pada konsolidasi kekuasaan pribadi, loyalitas staf, dan penggunaan perintah eksekutif secara masif menunjukkan pola kepemimpinan yang mendekati otoritarianisme.

Salah satu indikator kuat adalah keinginan Trump untuk memperpanjang masa jabatannya melampaui batas konstitusional. Amendemen ke-22 Konstitusi AS melarang presiden menjabat lebih dari dua periode, namun Trump secara terbuka menyatakan bahwa banyak pendukungnya memintanya untuk mencalonkan diri lagi pada 2028. Pada Januari 2025, anggota DPR dari Partai Republik, Andy Ogles, mengajukan resolusi untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan tiga periode kepresidenan, meskipun usulan ini belum mendapat dukungan luas. Daniel Goldman dari Partai Demokrat menyebut ambisi ini sebagai “upaya untuk menghancurkan demokrasi.”

Trump juga berupaya mengendalikan narasi publik melalui bisnis medianya, seperti Truth Social, dan dengan menunjuk loyalis di posisi strategis, seperti Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC). FCC sedang menyelidiki beberapa outlet media yang dianggap tidak mendukung Trump, termasuk CBS, ABC, dan NBC, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran tentang kebebasan pers.

Reaksi Publik dan Dunia

Reaksi terhadap 100 hari pemerintahan Trump terbelah. Di AS, pendukungnya memuji keberaniannya dalam menantang status quo dan memprioritaskan kepentingan nasional. Namun, jajak pendapat Gallup menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Trump hanya mencapai 47% pada masa jabatan kedua, jauh di bawah klaimnya sendiri sebesar 70%. Di sisi lain, lawan politiknya, terutama dari Partai Demokrat, menganggap kebijakannya sebagai ancaman terhadap demokrasi dan stabilitas global.

Secara internasional, para pemimpin dunia menunjukkan respons yang beragam. Sekutu seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Trump sebagai “kebangkitan terbesar dalam sejarah,” sementara negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Prancis, menyatakan perlunya memperkuat otonomi strategis mereka. Pemimpin ASEAN, termasuk Indonesia, dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas regional di tengah perang dagang AS-Tiongkok dan ketidakpastian aliansi dengan AS.

Dampak terhadap Indonesia dan ASEAN

Bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, kebijakan Trump 2.0 menimbulkan risiko dan peluang. Perang tarif AS-Tiongkok dapat menyebabkan limpahan produk Tiongkok ke pasar ASEAN, termasuk Indonesia, yang berpotensi mengganggu industri lokal. Namun, pendekatan pragmatis Trump terhadap hubungan bilateral juga membuka peluang bagi Indonesia untuk merundingkan kesepakatan ekonomi yang lebih menguntungkan. Diplomasi multilateral yang kuat akan menjadi kunci bagi ASEAN untuk menjaga keseimbangan antara AS dan Tiongkok.

Di sektor energi, kebijakan Trump yang berpihak pada bahan bakar fosil, seperti yang didukung oleh Menteri Energi AS Chris Wright, dapat memberikan fleksibilitas bagi Indonesia dalam mengembangkan teknologi hilirisasi batubara. Namun, hal ini juga memicu kekhawatiran di kalangan aktivis lingkungan tentang kemunduran komitmen global terhadap energi hijau.

Kesimpulan

Dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya, Donald Trump telah menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang lebih terorganisir, tegas, dan otoriter dibandingkan periode sebelumnya. Dengan mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutif, menerapkan kebijakan domestik dan luar negeri yang agresif, serta menantang batas-batas konstitusional, Trump memicu perdebatan sengit tentang masa depan demokrasi Amerika dan tatanan global. Meskipun pendukungnya memuji keberaniannya, kritik dari dalam dan luar negeri menyoroti risiko otoritarianisme, instabilitas ekonomi, dan isolasionisme.

Bagi Indonesia dan dunia, pemerintahan Trump 2.0 menuntut kesiapan untuk menghadapi dunia yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian. Pemimpin global, termasuk di ASEAN, perlu mengadopsi strategi yang cermat untuk memanfaatkan peluang sekaligus mengelola risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan Trump. Seperti yang dikatakan oleh Trump sendiri, “Saya akan bertindak dengan kecepatan dan kekuatan yang bersejarah.” Dunia kini menanti apakah janji ini akan membawa “era keemasan” atau justru memperdalam polarisasi dan konflik global.

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan Kompas.com, Reuters, AFP, dan analisis ahli. Untuk pembaruan terkini, silakan kunjungi situs berita terpercaya atau sumber resmi pemerintahan AS.