Razman Nasution Inkrah 1,5 Tahun Penjara, Hotman Paris Desak Kejaksaan Segera Eksekusi

Sorotan:

Mahkamah Agung menolak kasasi Razman Nasution pada 13 Mei 2026 — vonis 1,5 tahun penjara kini berstatus inkrah

Hotman Paris langsung desak Kejaksaan segera eksekusi lewat unggahan Instagram

Kejari Jakarta Utara nyatakan siap eksekusi, namun masih menunggu salinan putusan resmi

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan advokat Razman Arif Nasution dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Putusan nomor 5227 K/PID.SUS/2026 diketok pada 13 Mei 2026, mengukuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta. Status perkara kini inkrah — tidak ada lagi upaya hukum yang tersisa.

Daftar Isi

Apa Itu Inkrah dan Mengapa Ini Titik Akhir?

Razman Nasution Inkrah 1,5 Tahun Penjara, Hotman Paris Desak Kejaksaan Segera Eksekusi

Inkrah berarti putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi banding, kasasi, atau jalur hukum ordinary yang bisa ditempuh terpidana. Dalam kasus Razman, perjalanan panjang empat tahun persidangan akhirnya menutup pintu terakhirnya di Mahkamah Agung.

Majelis hakim kasasi yang diketuai Yohanes Priyana, dengan anggota Sutarjo dan Noor Edi Yono, menjatuhkan amar putusan tegas: tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi terdakwa. Artinya, kedua pihak sama-sama tidak mendapatkan apa yang diminta. Razman tidak bebas. Jaksa tidak mendapat hukuman lebih berat.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Razman 1,5 tahun pada September 2025. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan itu. Dan kini MA menutup pintu terakhir.

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah menolak kasasi dari pengacara Razman Nasution yang dihukum 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas pengaduan Hotman Paris. Putusan kasasi artinya inkrah telah final.” — Hotman Paris Hutapea, unggahan Instagram terverifikasi, 19 Mei 2026 (dikutip Liputan6.com)

Awal Mula: Perseteruan Dua Pengacara Kondang Sejak 2022

Kasus ini berakar pada 2022. Saat itu, Iqlima Kim — mantan asisten pribadi Hotman Paris — melaporkan bosnya ke polisi atas tuduhan pelecehan seksual. Razman Arif Nasution tampil sebagai kuasa hukum Iqlima.

Dalam proses pembelaan, Razman kerap menyampaikan pernyataan publik yang menyudutkan Hotman Paris. Hotman merasa nama baiknya dicemarkan. Ia melaporkan balik Razman dan Iqlima ke Bareskrim Polri pada 10 Mei 2022.

Razman dijerat Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE serta Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Iqlima Kim dalam perkara yang sama divonis enam bulan penjara.

Hotman Paris Langsung Bergerak: “Kapan Razman Dieksekusi?”

Begitu putusan MA bocor ke publik pada 19 Mei 2026, Hotman Paris tidak membuang waktu. Lewat akun Instagram terverifikasinya, ia mengumumkan hasil kasasi sekaligus menekan aparat penegak hukum.

“Putusan kasasi artinya inkrah dan telah final. Kapan Razman dieksekusi, ditangkap, dan dipenjara?” — Hotman Paris Hutapea, unggahan media sosial, 19 Mei 2026

Pertanyaan itu langsung viral. Publik dan sejumlah kalangan hukum pun ikut mendesak agar eksekusi tidak ditunda-tunda.

Ahmad Khozinudin, Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, bahkan menyebut potensi risiko yang lebih besar.

“Jangan sampai Jaksa dipecundangi lagi seperti dalam kasus Silfester Matutina. Razman jangan sampai lolos. Jaksa, jangan sampai malu dua kali karena tak bisa mengeksekusi terpidana.” — Ahmad Khozinudin, dikutip Gelora.co, 21 Mei 2026

Khozinudin merujuk kasus Silfester Matutina — terpidana fitnah terhadap Jusuf Kalla — yang perkaranya sudah inkrah sejak 2019 tetapi hingga kini belum dieksekusi. Ia mendesak jaksa segera berkoordinasi dengan pengadilan untuk mendapatkan salinan putusan.

Respons Kejaksaan: Siap Eksekusi, Tunggu Salinan Resmi

Sejauh ini Kejaksaan Negeri Jakarta Utara memberikan sinyal positif. Namun ada hambatan prosedural yang masih harus diselesaikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Utara, Sudi Haryansyah, menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima dokumen resmi dari PN Jakarta Utara per Rabu, 20 Mei 2026.

“Kami belum menerima salinan putusan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” ujar Sudi, dikutip SudutPandang.id, Rabu (20/5/2026). “Tentunya kami akan segera melakukan eksekusi apabila salinan putusan majelis hakim sudah kami terima.”

Salinan resmi putusan adalah syarat prosedural wajib sebelum jaksa eksekutor dapat bergerak. Tanpa dokumen itu, Kejari secara hukum belum bisa menahan Razman — meski putusan MA sudah tersedia secara publik di laman resmi MA.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna hingga berita ini diturunkan belum memberikan respons soal jadwal eksekusi (dikonfirmasi Tribunnews.com, 20 Mei 2026).

Apa Selanjutnya? Dua Skenario yang Mungkin Terjadi

Skenario	Kondisi	Kemungkinan
Eksekusi segera	Salinan putusan diterima Kejari, Razman hadir dan kooperatif	Tinggi
Eksekusi tertunda	Razman menghilang atau ada hambatan prosedural lanjutan	Sedang

Setelah salinan resmi diterima Kejari Jakarta Utara, jaksa eksekutor memiliki kewenangan untuk menjemput paksa Razman dan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Razman harus menjalani 1 tahun 6 bulan penjara, plus ancaman kurungan 4 bulan jika denda Rp200 juta tidak dibayar.

Razman sendiri pernah menyatakan kesiapannya meninggalkan Indonesia jika kalah di pengadilan. Pernyataan itu kini menjadi sorotan. Sejumlah pihak, termasuk Hotman Paris, meminta penegak hukum bergerak cepat sebelum ada kemungkinan yang tidak diinginkan.

Baca Juga Pemerintah Tegaskan Tidak Melarang Film Pesta Babi: Antara Kebebasan Berekspresi dan Polemik Publik

Dampak: Pelajaran Hukum dari Kasus Empat Tahun Ini

Kasus Razman vs Hotman adalah salah satu persidangan paling panjang dan paling ramai di Indonesia dalam empat tahun terakhir. Dua nama besar. Dua pengacara. Dua versi kebenaran yang saling berbenturan di ruang sidang.

Tahapan	Hasil	Waktu
Laporan ke Bareskrim	Razman ditetapkan tersangka	Mei 2022
Vonis PN Jakarta Utara	1,5 tahun + denda Rp200 juta	September 2025
Banding PT DKI Jakarta	Vonis dikuatkan	2025
Kasasi MA (5227 K/PID.SUS/2026)	Kasasi ditolak, inkrah	13 Mei 2026

Kasus ini menegaskan bahwa pernyataan publik — bahkan dalam konteks pembelaan hukum — tidak kebal terhadap aturan UU ITE dan KUHP tentang pencemaran nama baik. Figur publik, termasuk advokat sekalipun, tetap tunduk pada hukum yang sama.

📩 Dapatkan update terbaru langsung ke inbox — daftarkan email Anda di newsletter bcouleur untuk perkembangan hukum dan selebriti Indonesia.